SapaMaluku.com – Kolaborasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku dengan Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) Maluku menggelar kegiatan Bacarita bertajuk “Perkuat Konsolidasi Demokrasi yang Inklusif Voor Maluku Pung Bae”, Sabtu (07/02/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Kedai Coffee Fo, kawasan Kampus Darussalam, Ambon.
Forum diskusi tersebut menjadi ruang dialog strategis antara penyelenggara pemilu dan organisasi perempuan dalam memperkuat demokrasi yang inklusif di Maluku.
Fokus utama diskusi diarahkan pada peran perempuan dalam pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta regenerasi kepemimpinan perempuan di ruang-ruang publik dan politik.
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman, S.Ag., MH., C.Med., dalam pemaparannya menegaskan bahwa organisasi perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas demokrasi yang berkeadilan.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari prosedur elektoral, tetapi juga dari sejauh mana seluruh elemen masyarakat termasuk perempuandilibatkan secara aktif dan bermakna.
“Organisasi perempuan memiliki peran penting dalam edukasi politik, penguatan kesadaran demokrasi, serta regenerasi kader dan kepemimpinan perempuan ke depan. Karena itu, kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi perempuan perlu terus diperkuat, termasuk dalam membangun relasi yang sehat dengan partai politik sebagai bagian dari ekosistem demokrasi,” ujar Astuti, Sabtu kemarin.
Astuti juga memaparkan sejumlah agenda strategis yang perlu disiapkan secara berkelanjutan dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi.
Di antaranya, tahun 2027 sebagai fase penyiapan penyelenggara pemilu, tahun 2028 sebagai tahapan menyiapkan calon anggota DPR, penguatan regenerasi kader perempuan, persiapan kepemimpinan perempuan pengganti, serta penyusunan rekomendasi bersama yang dapat mempengaruhi arah kebijakan publik.
Menurutnya, konsolidasi demokrasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan perencanaan jangka panjang dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi perempuan.
Sementara itu, Syafa Buamona, Wakil Sekretaris Forhati Wilayah Maluku, menyoroti masih kuatnya tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik.
Dikatakan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30 persen bukan sekadar pemenuhan angka, melainkan harus menjadi perjuangan kolektif untuk memastikan ruang politik yang adil dan setara.
“Keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Kuota 30 persen bukanlah batas akhir, tetapi pintu masuk untuk memperjuangkan kesetaraan yang sesungguhnya. Forhati siap terlibat aktif dalam agenda-agenda penguatan demokrasi perempuan di Maluku,” tegas Syafa.
Ketua Kohati Badko Maluku dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Bacarita ini menjadi langkah awal bagi Kohati Badko Maluku untuk terlibat lebih aktif dalam agenda demokrasi, khususnya pengawasan partisipatif dan pendidikan politik berbasis perempuan.
“Demokrasi perempuan merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem gerakan perempuan yang berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi komitmen awal Kohati Badko Maluku untuk mengambil peran dalam penguatan demokrasi yang inklusif,” ujarnya.
Menutup diskusi, Astuti Usman kembali menekankan pentingnya membangun paradigma demokrasi inklusif yang sehat dengan menyiapkan kualitas diri warga masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang teredukasi dengan baik akan menjadi pengawas partisipatif yang andal dalam menjaga integritas demokrasi.
Ia berharap forum diskusi tersebut tidak berhenti sebagai ruang wacana, tetapi mampu menghasilkan poin-poin rekomendasi bersama yang dapat dijadikan rujukan dalam mempengaruhi kebijakan publik serta memperkuat konsolidasi demokrasi inklusif di Maluku ke depan. (SM)